“Kalau sudah ada kesepakatan, maka suplai harus terjamin. Tidak boleh ada kekosongan yang berdampak pada pelayanan,” ujarnya.
Hefi menegaskan, evaluasi terhadap sistem distribusi dan pola pengadaan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi hambatan berulang. Bahkan, ia membuka ruang peninjauan ulang terhadap mitra yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya.
“Kalau mitra tidak sanggup menjamin ketersediaan, tentu harus kita evaluasi. Program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan, jadi tidak bisa dianggap biasa,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan program. MBG, lanjutnya, merupakan upaya strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Bangka Selatan.
“Kita tidak ingin program yang tujuannya sangat baik ini terhambat karena persoalan teknis yang sebenarnya bisa diantisipasi,” tegasnya. (*)
