IKK sendiri merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan dari tahap hulu hingga hilir. Penilaian mencakup proses perencanaan, pengumpulan data, analisis masalah, penyusunan kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut.
“Indeks ini menjadi alat evaluasi berkala agar kebijakan yang disusun bisa lebih akurat, solutif, dan berkelanjutan. Ini juga mendorong pemerintah daerah bekerja lebih evidence-based dan terukur,” jelasnya.
Melalui keikutsertaan dalam program nasional ini, Pemkot Pangkalpinang menargetkan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil Pemkot benar-benar tepat sasaran, berdampak nyata, dan mampu menjawab tantangan yang ada di lapangan,” tegas Subekti.
LAN RI sendiri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk aktif dalam pengukuran IKK sebagai bentuk transformasi birokrasi menuju layanan publik yang lebih berkualitas dan berorientasi hasil.
