Lebih lanjut, Suwandi meminta semua pihak yang merasa terlibat untuk segera introspeksi. Ia mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak diselesaikan secara internal, bukan tidak mungkin penegak hukum akan turun tangan melakukan penyelidikan.
“Bertobatlah kawan, sebelum APH turun tangan. Kalau terus begini, siap-siap saja berhadapan dengan hukum,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah petani di Desa Rias mengaku bantuan dana Oplah yang mereka terima dipotong tanpa kejelasan.
Salah satu petani yang enggan disebutkan namanya mengaku hanya menerima Rp800.000 dari yang seharusnya Rp900.000, dengan dalih potongan operasional oleh oknum ketua kelompok tani.
Pihak Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok Hutan (UPKKH) Desa Rias sempat memberikan klarifikasi bahwa potongan itu bukan pungli, melainkan penyesuaian karena selisih data luasan sawah dari hasil pengukuran sistem poligon.
Namun, polemik masih bergulir dan belum ada penjelasan resmi pasca pertemuan seluruh ketua Poktan seperti yang dijanjikan sebelumnya. (*)
