Selain itu, langkah efisiensi lain yang diambil adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Besaran pemotongan TPP ini bervariasi berdasarkan tingkatan jabatan, yaitu 40 persen untuk eselon II, 35 persen untuk eselon III, serta 30 persen untuk eselon IV dan staf.
“Kebijakan pemotongan TPP ini diperkirakan akan mampu menghemat anggaran daerah hingga Rp85 miliar,” katanya.
Meskipun melakukan langkah-langkah penghematan yang ketat, Pemprov Babel tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan publik.
Hal ini dibuktikan dengan tetap dialokasikannya anggaran sebesar Rp10 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat dan Rp15 miliar untuk pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas.
Langkah efisiensi yang diambil Pemprov Babel ini menunjukkan keseriusan dalam mengelola keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang ada.
“Diharapkan, kebijakan ini dapat menjaga stabilitas APBD dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
