Marpaung menjelaskan, selain tunjungan rumah dinas DPRD, ada juga temuan BPK terkait dengan belanja berupa realisasi belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, dan kelebihan pembayaran atas belanja jasa honorarium pada 3 OPD.
Kemudian, lanjutnya, kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan pembangunan gedung. Kekurangan volume atas 19 paket pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta denda keterlambatan 1 paket pekerjaan.
“Temuan terkait aset berupa pengelola pajak oleh 2 Bendahara OPD dan 11 Bendahara Sekolah. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada 5 OPD dan 4 UPT. Tata kelola perusahaan BUMD PT Bangun Basel. Pencatatan dan pengelolaan aset tetap,” beber dia.
Oleh karena itu, Marpaung menghimbau kepada OPD yang menerima surat tindak lanjut rekomendasi dari pimpinan (Bupati_red), untuk segera menindaklanjuti atas rekomendasi BPK RI paling lama 60 hari sejak LHP diterima oleh Pemkab Basel.
“Semua catatan yang menjadi temuan BPK RI itu harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,” imbau Marpaung.(Riki)
