Saat disinggung soal apakah pemotongan juga berlaku untuk tunjangan kinerja DPRD, Riza menyebut hal itu akan dibahas nanti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Bangka Selatan.
“Kami siap berkolaborasi dengan DPRD. Mudah-mudahan mereka juga mau berbagi sedikit untuk membantu pembayaran gaji tenaga honorer,” ucapnya.
Untuk teknis pemotongan, Riza menyebut pejabat eselon II akan dipotong 30 persen. Sebelumnya sempat direncanakan 50 persen, namun angka itu dinilai terlalu besar.
“Kalau dipotong terlalu besar bisa memengaruhi perputaran ekonomi. Jadi kami tetapkan 30 persen. Untuk pejabat di bawah eselon II masih kita dikaji, untuk persentase bisa bervariasi mungkin juga akan kita dipukul rata,” kata Riza.
Meski mengalami defisit, namun Riza memastikan tidak akan memecat tenaga honorer. Ia menegaskan sudah menganggarkan gaji honorer untuk enam bulan ke depan.
“Kebijakan ini harus diambil agar tenaga honorer tidak diberhentikan. Insyaallah enam bulan ke depan gaji honorer aman,” tuturnya.
Rencana pemotongan ini akan mulai diberlakukan dalam waktu dekat. Riza juga mengungkapkan, Bangka Selatan termasuk daerah yang paling akhir mengambil langkah ini dibanding kabupaten tetangga.
“Di daerah lain malah ada yang TPP belum dibayar atau pengangkatan PPPK tidak dilakukan. Namun kita tetap komitmen untuk menjaga hak tenaga honorer,” pungkasnya. (*)
