Ia menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi bagian penting dari sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan dukungan lintas sektor, kualitas layanan publik dan konektivitas wilayah di Pangkalpinang diharapkan meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kota Pangkalpinang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Kami berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serius dan segera diaplikasikan secara nyata di daerah,” katanya.
Menanggapi paparan Wali Kota, Kementerian PUPR meminta Pemkot Pangkalpinang untuk segera melengkapi seluruh persyaratan sesuai regulasi yang berlaku. Setelah semua persyaratan terpenuhi, usulan tersebut akan dikawal dan diproses lebih lanjut agar bisa dimasukkan ke dalam APBN 2026.
Selain Wali Kota, pertemuan itu juga dihadiri Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang, M. Agus Salim.
Kehadiran jajaran legislatif dan dinas terkait menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam memastikan usulan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan sesuai prioritas daerah.
Dengan diterimanya usulan ini, Pemkot Pangkalpinang optimistis berbagai proyek strategis bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Kota Pangkalpinang untuk bergerak menuju kota yang lebih modern, nyaman, dan berdaya saing tinggi. (*)
