Penurunan sekitar Rp1,29 miliar tersebut, kata Debby, berkaitan langsung dengan kebijakan nasional di sektor perpajakan daerah, khususnya pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi skema opsen pajak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Perubahan kebijakan ini tentu berdampak pada struktur penerimaan daerah. Kita harus mengantisipasi dengan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Debby menilai kegiatan rekonsiliasi triwulan bukan sekadar agenda administratif. Forum ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan data realisasi pajak, memperkuat koordinasi fiskal, serta menyatukan persepsi antar pemerintah daerah.
Ia menegaskan, sinkronisasi data dan kebijakan mutlak diperlukan agar tidak terjadi selisih perhitungan maupun keterlambatan transfer dana.
“Rekonsiliasi ini memastikan data yang kita gunakan sama, kebijakan sejalan, dan langkah strategis bisa disusun bersama. Ini bagian dari tata kelola keuangan yang sehat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Debby juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kepercayaan menunjuk Kabupaten Bangka Selatan sebagai tuan rumah Rekonsiliasi DBH Triwulan IV Tahun 2025.
Menurutnya, forum ini memperkuat sinergi antardaerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana transfer, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bangka Belitung.
“Harapannya, melalui forum ini terbangun keselarasan data dan kebijakan, sehingga pengelolaan dana transfer semakin efektif dan mampu mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
