Lebih jauh, ia menekankan bahwa WPR dan IPR dapat mengurangi konflik antara penambang rakyat dengan pihak lain, seperti perusahaan tambang besar atau pemerintah.
“Dengan adanya aturan yang jelas mengenai area penambangan, potensi konflik dapat ditekan,” ujarnya.
Namun, Yuri tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi dalam implementasi WPR dan IPR. Beberapa kendala yang disebutkan adalah penetapan wilayah, proses perizinan yang dianggap rumit, pengawasan, serta pemberantasan tambang ilegal.
Terkait perizinan, Yuri menyebut proses administratif yang panjang sering menjadi keluhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat setelah IPR diberikan, untuk memastikan penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan lingkungan.
“Tambang ilegal di wilayah tanpa IPR juga masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar tidak merugikan negara maupun lingkungan,” ujar Yuri.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan prosedur pengurusan IPR.
Yuri juga merekomendasikan penyederhanaan regulasi agar pengelolaan WPR lebih inklusif bagi masyarakat kecil. Selain itu, ia mengusulkan penerapan pengawasan berbasis komunitas untuk melibatkan masyarakat lokal dalam mengawasi kegiatan di WPR.
“Dengan WPR dan IPR yang dikelola dengan baik, masyarakat dapat menambang timah dengan tenang, produktif, dan berkontribusi terhadap perekonomian tanpa melanggar hukum atau merusak lingkungan,” tutup Yuri.
