Tak hanya itu, Ia mengungkapkan jika Anggota DPRD Provinsi Babel sudah lama menyoroti aktivitas itu. Setelah ditelusuri, perairan tersebut ternyata tidak bisa dilakukan aktivitas penambangan.
“Itu sudah jelas di Perda RT/RW tentang Zero Tambang. Untuk apa kita buat Perda jika ujung-ujungnya dilanggar terus,” tutup Yogi.
Kendati demikian, berdasarkan sumber informasi yang diterima redaksi, dalam aktivitas penambangan ilegal di Tembelok-Keranggan itu juga disebut-sebut ada keterlibatan oknum anggota DPRD Provinsi Babel.
“Ada oknum anggota DPRD Babel disitu. Dialah yang nyuruh (memerintahkan-red) orang untuk narik ponton dari Toboali ke Tembelok-Keranggan,” ungkap sumber kepada redaksi. (TIM)
