SEKILASINDONEWS.COM – Kisruh dugaan pemotongan dana bantuan Optimalisasi Pengolahan Lahan (Oplah) di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, memantik reaksi keras dari Anggota DPRD Bangka Selatan Fraksi Demokrat, Suwandi.
Dengan nada tegas, Suwandi menyebut praktik ini sebagai bentuk penyimpangan yang bisa merusak program ketahanan pangan nasional.
Ia pun mendesak agar oknum-oknum yang terlibat segera menghentikan perbuatannya sebelum aparat penegak hukum (APH) turun tangan.
“Bantuan pemerintah itu diberikan untuk petani, bukan untuk oknum yang haus keuntungan pribadi. Kalau seperti ini caranya, bisa kita sebut mafia pertanian,” kata Suwandi kepada wartawan, Minggu (29/6/2025).
Dugaan pemotongan bantuan yang seharusnya bernilai Rp900.000 dan hanya diterima petani sebesar Rp800.000 itu dinilai merugikan petani kecil yang sangat mengandalkan dana tersebut untuk operasional pengolahan lahan mereka.
Menurut Suwandi, keluhan petani terkait penyimpangan bantuan pertanian bukan hal baru. Ia menyebut sudah banyak laporan yang diterimanya, mulai dari pungutan sewa alat mesin pertanian (alsintan) yang merupakan bantuan pemerintah, fee proyek jalan usaha tani, hingga potongan saat pencairan dana Oplah.
“Ini sudah berlangsung lama. Kita menduga permainan ini sistemik dan melibatkan banyak pihak. Jangan sampai karena kelakuan segelintir oknum, kepercayaan terhadap program pemerintah hancur,” tegasnya.
