SEKILASINDONEWS.COM – Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rambat Air Menduyung menegaskan tanaman kelapa sawit tidak diperbolehkan masuk ke dalam kawasan hutan di Kabupaten Bangka Barat, baik di area hutan lindung maupun hutan produksi.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah menjaga daya dukung ekologi sekaligus menata ulang pemanfaatan ruang kehutanan.
Kepala KPHP Rambat Air Menduyung, Melyadi, menyatakan sikap tersebut merupakan amanat regulasi kehutanan yang harus ditegakkan di tingkat tapak.
“Kami tegas, sawit tidak boleh ditanam di dalam kawasan hutan. Ini bukan soal anti-komoditas, tetapi soal menjaga fungsi ekologis hutan Bangka Barat,” ujarnya di Mentok, Selasa (3/2/2026).
Menurut Melyadi, realitas di lapangan memang tidak sederhana. Sebagian kawasan hutan telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun, bahkan sejak sebelum batas kawasan ditetapkan negara.
Kondisi itu, kata dia, merupakan warisan persoalan lama yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan larangan semata.
“Kalau hanya mengedepankan penertiban, konflik akan terus berulang. Yang kami dorong adalah solusi legal dan produktif melalui skema Perhutanan Sosial,” katanya.
Saat ini, di wilayah kerja KPHP Rambat Air Menduyung telah terdapat sembilan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengantongi izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa kelompok lain masih dalam proses pengusulan.
Melalui skema tersebut, masyarakat tetap dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan komoditas yang lebih ramah lingkungan, seperti kelapa, tanaman buah, dan usaha kehutanan sosial lainnya.
“Kelapa masih memungkinkan karena lebih adaptif dengan karakter ekologi Bangka Barat. Prinsipnya, ekonomi warga harus jalan tanpa mengorbankan hutan,” jelasnya.
