Sekilasindonews.com SERANG – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, hadir sebagai saksi fakta dalam sidang gugatan pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin oleh Wali Kota Cilegon.
Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Senin (04/05/2026).
Kehadiran Ai Dewi Suzana merupakan permintaan dari kuasa hukum Maman Mauludin guna memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait proses pemberhentian tersebut.
Dalam persidangan, Ai mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara rinci persoalan internal yang menjadi dasar pemberhentian Sekda Kota Cilegon.
“Persoalan persisnya kami tidak mengetahui, hanya saja Pemprov Banten melalui pak Wakil Gubernur mengundang para pihak dalam rangka melakukan pembinaan,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan, keterlibatan Pemerintah Provinsi Banten terjadi saat mendampingi Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, yang mengundang Wali Kota Cilegon dan Sekda secara terpisah.
Menurut Ai, langkah pembinaan tersebut dilakukan menyusul adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Otonomi Daerah (Otda) terkait laporan masyarakat Kota Cilegon.
Iya kami ikut mendampingi, karena pak Wagub mengundang pak Wali dan pak Sekda secara terpisah.
“Materinya memberi nasihat layaknya orang tua terhadap anak,” katanya.
Saat didalami terkait isi nasihat tersebut, Ai tidak merinci secara detail.
Namun ia mengungkapkan bahwa Maman Mauludin sempat menyampaikan kesediaannya untuk mundur dengan syarat tertentu.
“Kepada pak Wagub, pak Sekda menyampaikan itu, dia mau mundur namun harkat dan martabatnya minta dipulihkan,” tambahnya.
Sementara itu, terkait nasihat kepada Wali Kota Cilegon, Ai juga tidak menguraikan secara rinci, namun menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang bijak.
“Nasihatnya mengelola pemerintahan itu harus sabar, memahami administrasi pemerintahan dan tidak sama seperti mengelola perusahaan,” jelasnya.
