Riza Herdavid Perjuangkan Tata Ruang Basel demi Kepentingan Ekonomi Masyarakat
SEKILASINDONEWS.COM – Persoalan tumpang tindih wilayah tambang dengan ruang hidup masyarakat kembali menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (7/5/2026).
Dalam forum yang digelar di Kantor Gubernur Babel itu, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, secara tegas menyuarakan pentingnya penataan tata ruang yang berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan di daerah.
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani tersebut membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI terkait reformasi agraria, tata ruang, dan wilayah pertambangan di Bangka Belitung.
Usai mengikuti rapat, Riza Herdavid mengungkapkan masih ditemukan persoalan tumpang tindih atau overlapping antara wilayah IUP timah dengan sektor lainnya, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat.
Bahkan berdasarkan pemaparan dalam rapat, tercatat sekitar 5.900 hektar wilayah mengalami overlap yang dinilai perlu segera diselesaikan bersama.
“Hari ini bersama Bupati/Wali Kota se-Babel mengikuti rapat koordinasi berkaitan dengan reformasi agraria, tata ruang dan wilayah pertambangan. Tujuannya untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat menyikapi penetapan wilayah IUP Timah yang terbaru,” ujar Riza.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keberlangsungan ruang hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
“Tadi dipaparkan, masih banyak ditemukan overlapping dengan sektor lainnya, termasuk keberadaan fasum dan fasos. Tercatat sekitar 5.900 hektar overlap. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan, bersama-sama kita akan memperjuangkan aspirasi ini ke pusat,” katanya.
Riza menegaskan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat dengan dukungan data yang lebih aktual dan komprehensif.
Ia berharap kebijakan tata ruang dan pertambangan ke depan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini terdampak aktivitas pertambangan.
