Sekilasindonews.com SIGI – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola, menegaskan pentingnya memastikan Program Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Tak hanya soal pembangunan gedung, keberhasilan program tersebut juga harus ditopang tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, ” kata Longki saat melakukan kunjungan pengawasan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SMP) 22 Sigi, Sulawesi Tengah Selasa 25/8.
Dalam kunjungan tersebut, Kader dari Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo ini melihat langsung kegiatan pembelajaran dan kondisi para siswa yang sementara masih menggunakan fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial.
“Nantinya, para siswa akan menempati kompleks Sekolah Rakyat permanen yang saat ini tengah dibangun di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, ” jelasnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Tengah ini juga mengatakan, turun langsung ke lapangan menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota DPR RI sekaligus kader Partai Gerindra. Pengawasan diperlukan untuk memastikan program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Ini merupakan tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus sebagai kader Gerindra. Kami harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerimanya,” ujar Longki.
Menurut Longki, Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi. Program tersebut diharapkan dapat menjadi jalan bagi mereka untuk tetap bersekolah sekaligus menekan angka putus sekolah.
“Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo harus betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai masih ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Dengan adanya Sekolah Rakyat, kita berharap tidak ada lagi alasan anak tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” tegasnya.
Longki menilai kondisi ekonomi keluarga tidak semestinya menentukan masa depan pendidikan seorang anak. Karena itu, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
