SEKILASINDONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan mengusulkan perubahan regulasi pajak daerah sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipaparkan Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi dalam Rapat Paripurna DPRD Bangka Selatan, Selasa (1/9/2026).
Dalam paparannya, Debby mengatakan, penyesuaian regulasi pajak dan retribusi daerah menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Namun, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kondisi masyarakat. Menurut Debby, setiap kebijakan pajak dan retribusi harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, efisiensi, serta mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam menjaga kemandirian fiskal dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” papar Debby.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan PAD tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi harus kembali memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurutnya, penerimaan dari sektor tersebut akan mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan hingga berbagai layanan sosial lainnya.
Dengan demikian, perubahan regulasi pajak dan retribusi diharapkan mampu memperkuat ruang fiskal daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan dengan kemampuan masyarakat.
“Karena pada akhirnya, penerimaan yang kita peroleh dari sektor pajak dan retribusi daerah akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
