SEKILASINDONEWS.COM, PANGKALPINANG — Polda Bangka Belitung menyampaikan hak jawab atas pemberitaan dan tanggapan mengenai surat keberatan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Belitung.
Surat keberatan itu terkait pemberian label atau stempel hoaks oleh Bid Humas Polda Babel terhadap beberapa media yang memberitakan dugaan pemukulan oknum anggota TNI oleh anggota Polsek Sungailiat.
Surat hak jawab tersebut sudah dikirimkan ke Kantor PWI Bangka Belitung yang diterima oleh beberapa pengurus PWI Bangka Belitung pada Jumat (13/11/26) siang.
Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso, dalam siaran pers resmi mengatakan Polda Babel menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, Polda berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan prinsip akurasi, yakni keterangan atau data yang benar, tepat, sesuai fakta, sudah terverifikasi, dan berimbang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.
Polda Babel menilai, informasi yang disampaikan ke publik oleh oknum wartawan media tertentu terkait dugaan pemukulan tersebut dipublikasikan tanpa melalui verifikasi berdasarkan data dan fakta.
“Terkait hal itu, bahwa informasi awal yang belum terverifikasi dan telah tersiar ke publik itu dapat menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak segera dimitigasi secara cepat dan tepat untuk meluruskan informasi sesuai data dan fakta,” kata Sugiyarso.
Polda Babel juga menyebut pemberitaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 huruf c yang berbunyi mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Terkait pemberian stempel hoax dan tidak terverifikasi, Polda Babel menyebut langkah yang diambil Bidang Humas merupakan tindakan diskresi kepolisian.
Diskresi itu, kata Polda, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan pada Juni 2026. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebut pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.
