Menurut dia, pemerintah juga akan terus mencari ruang efisiensi agar dana haji memberikan manfaat maksimal bagi jemaah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami,” tegas Menhaj.
Dalam penyelenggaraan 2027, biaya haji mencakup berbagai kebutuhan di dalam negeri dan Arab Saudi, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan, dokumen perjalanan, hingga pembinaan jemaah.
Pemerintah juga mengantisipasi kenaikan biaya operasional akibat perubahan harga avtur. Jika terjadi kekurangan anggaran akibat kenaikan tersebut, pemerintah mengusulkan agar biaya tambahan menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak menambah beban jemaah.
Besaran Bipih tetap berbeda menurut embarkasi karena dipengaruhi biaya penerbangan dan layanan di Arab Saudi. Jemaah diminta memantau informasi resmi Kemenhaj mengenai jadwal dan mekanisme pelunasan.
Dengan subsidi dan efisiensi yang terus diperkuat, pemerintah menegaskan komitmennya agar perjalanan ibadah haji tetap berkualitas sekaligus semakin terjangkau bagi masyarakat.
Herman Yakub.
