Sekilasindonews.com JAKARTA — Akademisi Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, Dr. Muhlis, menilai maraknya disinformasi di ruang digital nasional menjelang bulan Ramadan menunjukkan lemahnya kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjalankan fungsi perlindungan ruang publik dan komunikasi negara.
Menurut Muhlis, persoalan disinformasi bukan hanya bersifat teknis, melainkan telah menjadi ancaman strategis terhadap persepsi publik, terutama ketika menyasar Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan negara.
“Dalam ekosistem digital hari ini, satu disinformasi viral bisa menghapus seribu kerja nyata pemerintah. Di titik inilah negara tidak boleh kalah cepat,” ujar Muhlis, Senin (.
Disinformasi Masih Dominan Jelang Ramadan
Muhlis menyoroti bahwa menjelang Ramadan—periode dengan lonjakan konsumsi media sosial, ruang digital kembali dipenuhi hoaks, antara lain:
Pertama. potongan video yang dipelintir sehingga menimbulkan persepsi keliru terhadap sikap Presiden.
Kedua, narasi lama yang didaur ulang untuk membangun framing negatif terhadap pemerintah.
Ketiga, konten manipulatif yang memanfaatkan emosi publik dan momentum keagamaan
Menurutnya, pola ini berulang setiap tahun dan menunjukkan tidak adanya perbaikan signifikan dalam sistem pencegahan disinformasi.
Isu Geopolitik Jadi Ujian Nyata Komunikasi Negara
Sebagai salah satu indikator evaluasi, Muhlis menilai Komdigi juga belum siap menghadapi disinformasi yang bersumber dari panasnya situasi geopolitik global. Ketika isu internasional memanas, ruang digital nasional kerap dibanjiri narasi menyesatkan yang memelintir posisi resmi Indonesia.
“Disinformasi geopolitik selalu memanfaatkan momen krisis global. Jika negara terlambat hadir, maka persepsi publik dibentuk oleh potongan informasi, bukan oleh kebijakan resmi,” ujarnya.
