Angka-angka ini menunjukkan satu hal: sistem bekerja keras. Namun persoalannya bukan pada kerja keras, melainkan pada hasil.
Dalam manajemen risiko, lonjakan penumpang, jadwal perawatan kapal, hingga pasang surut laut adalah variabel yang bisa diprediksi. Semuanya seharusnya sudah masuk dalam perencanaan.
Jika dua kapal besar tidak beroperasi menjelang Lebaran, itu bukan musibah. Itu keputusan, dan setiap keputusan membawa konsekuensi.
Truk logistik tertahan. Pemudik kehilangan waktu dan biaya. Sistem antrean kehilangan makna.
Masalah utamanya jelas: sistem tidak dirancang untuk mengantisipasi. Ia hanya bereaksi ketika krisis sudah terjadi.
Murah Jadi Sengsara, Mahal Jadi Solusi
Bagi banyak masyarakat, mudik adalah soal perhitungan ekonomi.
Selisih biaya jutaan rupiah antara pesawat dan jalur darat-laut membuat mereka memilih opsi yang lebih terjangkau.
Ini logika rasional: menekan biaya untuk bertahan.
Namun negara gagal menyediakan layanan yang layak untuk pilihan tersebut.
Akibatnya, muncul paradoks:
transportasi murah berubah menjadi penderitaan panjang, sementara transportasi mahal menjadi satu-satunya jalan menuju kenyamanan.
Ini bukan sekadar soal mobilitas. Ini soal ketimpangan akses.
Saat Sistem Resmi Gagal, Jalur Ilegal Mengambil Alih
Ketika pelabuhan resmi lumpuh, pelabuhan alternatif seperti Sungai Selan justru bergerak.
Tanpa sistem formal. Tanpa digitalisasi. Tanpa regulasi ketat. Namun lebih cepat.
Fenomena ini bukan kebetulan.
Dalam studi transportasi, sistem informal selalu muncul ketika sistem formal gagal memenuhi kebutuhan.
Namun di balik fleksibilitasnya, risiko mengintai: penipuan, praktik calo, hingga ancaman keselamatan.
Calo tumbuh subur di ruang yang sama: informasi tidak transparan, akses terbatas, dan ketidakpastian.
Selama ruang kosong itu ada, praktik tersebut akan terus hidup.
Dalam kebijakan publik, pendekatan reaktif selalu lebih mahal daripada preventif. Dan biaya itu, sekali lagi, dibayar oleh masyarakat.
Antrean Panjang Adalah Wajah Nyata Kegagalan
Masalah di Tanjungkalian tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam.
Harus dibutuhkan perubahan sistemik, seperti digitalisasi tiket berbasis waktu yang disiplin, penambahan armada, percepatan pembangunan dermaga, legalisasi dan pengawasan pelabuhan alternatif, transparansi informasi, serta manajemen berbasis data untuk lonjakan musiman.
Ini bukan opsi. Tapi keharusan.
Mudik seharusnya menjadi perjalanan pulang yang membahagiakan. Namun di Tanjungkalian, ia berubah menjadi ujian kesabaran.
Jika masalah yang sama terus berulang setiap tahun, maka ini bukan lagi soal kapasitas.
Ini soal ketidakmauan untuk berubah.
Dan selama itu masih terjadi, antrean mengular akan tetap menjadi simbol paling jujur dari wajah pelayanan publik di negeri ini. (*)
