Menurut Edi, hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam memetakan kondisi faktual di lapangan. Dari hasil itu, pemerintah dapat menentukan kebijakan lanjutan terkait kebutuhan pengukuran ulang HGU secara menyeluruh.
Ia menilai anggaran yang dibutuhkan pada tahap awal relatif kecil dibandingkan manfaat yang akan diperoleh daerah. Selain memperkuat kepastian hukum, pengukuran ulang HGU diyakini mampu mengurangi potensi konflik lahan, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan tata kelola perkebunan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami berharap gagasan ini mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dengan anggaran yang relatif kecil pada tahap awal, kita sudah bisa memulai langkah perbaikan yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Edi menambahkan, keberadaan data HGU yang akurat akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan sektor perkebunan di Bangka Belitung. Menurutnya, kepastian batas lahan tidak hanya memberikan rasa aman bagi dunia usaha, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
