“Kadang kami harus memilih, beli lauk atau kebutuhan lain. Sekarang kami tahu, gizi anak tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Pengakuan itu mencerminkan realitas yang dihadapi banyak keluarga: keterbatasan ekonomi sering kali memaksa mereka mengorbankan asupan gizi anak.
Padahal, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam 1.000 hari pertama kehidupan fase krusial yang menentukan tumbuh kembang anak hingga dewasa.
Wakil Kepala OJK Bangka Belitung menegaskan, peran OJK kini tidak lagi sebatas regulator sektor keuangan.
“OJK hadir langsung di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan keluarga mampu mengelola keuangan dengan baik agar anak-anak mereka tumbuh sehat,” ujarnya.
Melalui pendekatan literasi keuangan, masyarakat diajak memahami bahwa perencanaan keuangan bukan hanya soal menabung atau investasi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar keluarga terutama gizi anak terpenuhi secara berkelanjutan.
Program ini juga memperlihatkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting.
BKKBN menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pencegahan stunting. Sementara BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan bahwa perlindungan sosial berperan penting menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
“Jika keluarga terlindungi dari risiko kerja, penghasilan tetap terjaga dan kebutuhan gizi anak tidak terganggu,” ujar perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.
Sinergi lintas sektor ini menunjukkan bahwa stunting bukan persoalan tunggal. Ia adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi bersama dari pemerintah, lembaga, hingga masyarakat. (belva)
