“Ini masih dalam proses persetujuan TAPD dan DPRD. Intinya, kami berharap Pilkada Ulang 2025 tetap berjalan efektif dan menghasilkan wali kota baru,” ujar Sobarian.
Sobarian menambahkan, verifikasi anggaran dilakukan bersama Kesbangpol dan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan.
“Rp19 miliar itu disesuaikan dengan keputusan MK. Ada empat partai yang bisa mengusung calon sendiri, dua pasangan calon dari gabungan partai, serta satu pasangan calon independen,” jelasnya.
DPRD Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk terus mengawal proses efisiensi anggaran ini. Tujuannya, agar pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 tetap optimal tanpa membebani keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
“Kami ingin memastikan bahwa Pilkada berjalan lancar, tetapi tetap memperhatikan kesehatan APBD. Ini adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah,” pungkas Iqbal.
Dengan langkah ini, DPRD dan KPU Kota Pangkalpinang berharap Pilkada Ulang 2025 dapat berjalan sukses tanpa mengorbankan kepentingan finansial daerah. (*)
