“Kita akan panggil pihak-pihak terkait. Nanti dari forum yang mengajukan siapa saja perusahaan yang terlibat, supaya bisa kita dudukkan bersama,” kata Didit.
Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai payung hukum aktivitas tersebut.
Tak hanya soal regulasi, DPRD juga membuka peluang agar material tailing yang tidak lagi dimanfaatkan perusahaan dapat dikelola oleh masyarakat secara legal.
Langkah ini dinilai bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan.
“Nanti kalau perda IPR sudah oke, kita minta tailing yang tidak terpakai bisa dijual kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, persoalan tidak berhenti di situ. Keberadaan sejumlah perusahaan yang selama ini terkait dengan aktivitas tailing menjadi salah satu tantangan utama.
Relasi yang belum sepenuhnya jelas antara masyarakat dan perusahaan berpotensi menimbulkan gesekan jika tidak diatur secara tegas.
Karena itu, forum pertemuan yang difasilitasi DPRD diharapkan mampu menjadi ruang dialog terbuka.
Di tengah tarik-menarik kepentingan antara ekonomi rakyat dan aturan hukum, DPRD Babel menilai pendekatan dialog menjadi langkah paling realistis.
Harapannya, aktivitas yang melibatkan ribuan warga ini tidak hanya berjalan, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang jelas serta memberikan manfaat berkelanjutan.
“Yang terpenting, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat ekonomi, tapi tetap sesuai aturan,” tutup Didit.
