Edy mengatakan sejumlah catatan terkait pengelolaan aset, administrasi keuangan, dan aspek lainnya perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami meminta seluruh OPD segera menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Perbaikan pengelolaan aset dan administrasi keuangan harus menjadi perhatian bersama demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
DPRD Babel, lanjut Edy, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
Ia berharap capaian opini WTP dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih optimal,” tutupnya.
