“Tema RKPD 2026 yang kami usung adalah ‘Pangkalpinang Sejahtera Melalui Pembangunan Berbasis Perdagangan dan Dukungan Industri Unggulan’. Tema ini dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Tujuh prioritas pembangunan yang dimaksud adalah percepatan reformasi birokrasi dan demokrasi lokal, penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses layanan publik dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi kerakyatan, penataan ruang berbasis lingkungan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar dan pengarusutamaan gender.
Juhaini berharap, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum reses ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPRD Provinsi Babel dalam merumuskan arah kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang.
“Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan penting bagi DPRD dalam merumuskan arah kebijakan daerah,” imbuhnya.
Ia juga memberikan penekanan terhadap urgensi penanganan isu-isu strategis yang muncul dari masyarakat agar tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan.
“Isu-isu strategis yang muncul dari masyarakat harus ditangani oleh pihak yang berwenang. Jika tidak segera ditangani, persoalan tersebut bisa berlarut hingga 5 bahkan 30 tahun ke depan,” tegasnya.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara Pemkot Pangkalpinang dan Pemprov Babel, Juhaini optimis bahwa tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung secara berkelanjutan dapat tercapai.
“Kami optimistis, kolaborasi antara Pemkot dan Pemprov merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
