SEKILASINDONEWS.COM– DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (30/6/2026), yang juga mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
DPRD menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah diminta menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih agresif menggali potensi pendapatan sekaligus mempercepat penyelesaian piutang daerah sesuai ketentuan.
Perhatian lain tertuju pada piutang pelayanan kesehatan.
DPRD meminta Dinas Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan melalui validasi data penerimaan, rekonsiliasi administrasi, serta percepatan penyelesaian piutang yang masih tertunda.
