Scroll untuk baca artikel
Pasang Iklan
Berita

DPRD Babel koordinasi Kemenag, buka peluang sanksi administratif bagi pelanggaran

×

DPRD Babel koordinasi Kemenag, buka peluang sanksi administratif bagi pelanggaran

Sebarkan artikel ini

SEKILASINDONEWS .COM— Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heriyawandi, menyoroti keras dugaan kasus penganiayaan di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Bangka Belitung. Ia menilai peristiwa tersebut mencoreng dunia pendidikan dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta manajemen internal lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

“Kejadian ini mencoreng dunia pendidikan kita di Bangka Belitung. Pesantren yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama sepertinya perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Heriyawandi, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, kasus yang mencuat ke publik bukan yang pertama. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi IV, kejadian serupa kerap terjadi namun diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak terungkap luas.

“Yang terjadi hari ini adalah eskalasi dari banyak kejadian. Kami menerima laporannya, tetapi kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sangat disayangkan karena sekolah seharusnya menjadi tempat membentuk akhlak,” tegasnya.

Menurut dia, praktik budaya senioritas yang tidak terkontrol, pencurian, hingga kekerasan fisik diduga telah berlangsung lama dan berkembang menjadi semacam “tradisi”.

“Informasinya banyak yang masuk. Ini bukan sekali terjadi, mungkin sudah bertahun-tahun sehingga jadi tradisi dan eskalasinya semakin memuncak,” tambahnya.

Pasang Iklan
Akses Terus Biar Update
Iduladha PWI Bangka Selatan Iduladha Pemkab Basel Iduladha DPRD Basel