Dari sisi anggaran, DPRD Babel tetap berkomitmen mengalokasikan dana untuk program perlindungan anak pada 2025 dan 2026. Meski fasilitas pendukung dinilai belum sepenuhnya memadai, perbaikan akan terus didorong secara bertahap.
Ke depan, Komisi IV DPRD Babel juga akan memperluas koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk kejaksaan dan pengadilan, guna menyamakan persepsi dalam penanganan kasus.
Selain itu, peran lembaga teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.
“Dengan segala keterbatasan, kita tetap harus bekerja maksimal. Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Redaksi.
