SEKILASINDONEWS.COM— Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit harus berpihak kepada petani, bukan hanya menguntungkan pihak pabrik.
Penegasan itu disampaikan usai memimpin audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Babel dan sejumlah perusahaan sawit, Kamis (23/4/2026).
Didit mengungkapkan, ketimpangan harga masih terjadi antara tingkat pabrik dan petani akibat panjangnya rantai distribusi. Ia menyoroti peran Delivery Order (DO) dan pengepul sebagai faktor utama yang memicu selisih harga di lapangan.
“Selama ini harga yang ditetapkan berlaku di pabrik, sementara petani menjual melalui DO dan pengepul. Di sinilah sering terjadi selisih harga yang merugikan petani,” kata Didit.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Babel meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait di kabupaten/kota segera mengundang pemilik DO dan pengepul. Langkah ini dinilai penting guna mendorong transparansi harga serta mencegah praktik yang merugikan petani.
Selain itu, Didit menekankan pentingnya kehadiran seluruh perusahaan sawit dalam rapat penetapan harga TBS. Ia menilai ketidakhadiran sebagian perusahaan selama ini menjadi kendala dalam menghasilkan kesepakatan harga yang adil dan menyeluruh.
