DPRD Babel juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, dalam proses penentuan harga. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mengawasi pelaksanaan kesepakatan di lapangan.
Didit menegaskan, pemerintah memiliki dasar hukum kuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan harga TBS, baik administratif, perdata, maupun pidana.
“Kalau sudah ada kesepakatan, maka harus dijalankan. Jika dilanggar, harus ada sanksi tegas agar ada efek jera,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Babel akan mendorong pembentukan Tim Terpadu (Timdu) yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, petani, serta aparat penegak hukum untuk mengawal stabilitas dan transparansi harga.
“Timdu ini akan mengawal secara berkelanjutan agar harga TBS benar-benar berpihak kepada petani,” kata Didit.
Redaksi.
