Sekilasindonews.com Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Melalui keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, dan peternak dalam rantai pasok pangan, program ini berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM. Selebihnya, 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa MBG juga diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan produsen pangan di daerah.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono seperti dikutip, Sabtu (17/10).
Besarnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG menunjukkan terbukanya peluang bagi usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berskala nasional.
Kebutuhan bahan pangan untuk makanan bergizi membuka pasar bagi pemasok, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Manfaat ekonomi itu dapat semakin luas jika kebutuhan program dipenuhi melalui kemitraan berkelanjutan dengan produsen dan pelaku usaha di daerah.
*MBG Perkuat Rantai Pasok dan Buka Pasar bagi Usaha Lokal*
Pelaksanaan MBG melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak dapat menyediakan bahan pangan, koperasi berperan menghimpun produk anggota, sementara UMKM dan BUMDes berpeluang terlibat dalam penyediaan maupun distribusi kebutuhan pangan.
Dalam skema ini, SPPG menjadi titik penting yang menghubungkan kebutuhan program dengan pemasok. Pengadaan dari produsen lokal berpotensi menciptakan pasar bagi pelaku usaha di sekitar wilayah layanan sekaligus menjaga kesinambungan permintaan.
Sudaryono juga menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program dirasakan masyarakat lokal. Hal itu disampaikannya saat menanggapi usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
BGN menyambut positif usulan Bulog tersebut sebagai dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan beras MBG. Dukungan ini dapat menjadi alternatif ketika pasokan di daerah belum mencukupi, sementara bahan pangan setempat tetap menjadi prioritas. Prinsip ini sejalan dengan upaya memperkuat keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok program.
