Salah satu contoh penerapannya terlihat dalam pengadaan telur untuk MBG di Jawa Timur. Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu.
Harga acuan yang tercantum sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur. Skema ini diharapkan membuka pasar bagi peternak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.
Penguatan rantai pasok lokal juga memberi ruang bagi koperasi untuk memperkuat fungsi ekonomi anggotanya. Dengan menghimpun produk petani dan peternak, koperasi berpeluang memperluas akses pasar serta membangun hubungan usaha yang lebih terorganisasi dengan penyelenggara program.
Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung pada pelaksanaan pengadaan di lapangan, mulai dari keterlibatan pemasok lokal, kesinambungan permintaan, kualitas produk, dan harga yang wajar, hingga ketepatan pembayaran kepada pemasok.
*Libatkan Lebih dari Satu Juta Pegawai dan Relawan*
Selain membuka peluang bagi pemasok, pelaksanaan MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program ini, terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala kegiatan operasional untuk mendukung pelaksanaan program di berbagai daerah. Meski begitu, jumlah pegawai dan relawan perlu dibaca sesuai kategori yang dicatat BGN, karena tidak seluruhnya sama dengan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Kedua angka penerima manfaat tersebut menggunakan periode pencatatan berbeda.
Besarnya jangkauan ini menunjukkan skala kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi produsen dan pemasok lokal untuk berpartisipasi, selama mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, harga, dan kesinambungan pasokan.
Ke depan, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi langkah penting untuk memperluas manfaat ekonomi program.
Evaluasi juga perlu mencakup perubahan omzet UMKM, pendapatan petani dan peternak, kesinambungan kontrak pengadaan, serta pemerataan kesempatan usaha di berbagai daerah.
Dengan demikian, MBG berpeluang mempertemukan dua tujuan pembangunan sekaligus, yaitu meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Dalam semangat dua tahun kerja nyata, keberhasilan program tidak hanya tecermin dari luasnya jangkauan layanan, tetapi juga dari upaya membangun rantai pasok yang memberi ruang bagi usaha masyarakat untuk tumbuh bersama.
Herman Yakub.
