“Menjaga kepala negara bukan berarti memberikan legitimasi terhadap kekuasaan tanpa batas. Kami tetap mengingatkan bahwa demokrasi, konstitusi dan hak-hak rakyat harus dijaga. Negara harus kuat, tetapi kekuasaan juga harus tetap berada dalam koridor hukum,” tambahnya.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes menyuarakan lima tuntutan yang berkaitan dengan keamanan negara, penegakan hukum, serta perlindungan demokrasi.
Pertama, mendesak pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Prabowo Subianto dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas konstitusional maupun keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Kedua, meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan ilegal, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual, pemberi perintah, serta motif di balik peristiwa tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.
Ketiga, menolak segala bentuk tindakan makar, provokasi, maupun upaya inkonstitusional yang dapat mengancam kedaulatan negara, merusak demokrasi, dan memecah belah persatuan bangsa.
Keempat, mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil, transparan, profesional, serta tanpa tebang pilih.
Kelima, mengajak mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan nasional sekaligus mengawal demokrasi dan konstitusi.
Lebih jauh, Yasin menyampaikan bahwa keamanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Karena itu, ia berharap penanganan dugaan penyadapan tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah publik.
Aliansi Jong Celebes juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Sikap kritis, menurut mereka, harus tetap disertai tanggung jawab untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Bagi aliansi tersebut, aksi mahasiswa dan pemuda merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal persoalan kebangsaan, terutama ketika menyangkut keselamatan kepala negara dan kewibawaan hukum.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh siapa pun,” tutup Muhammad Yasin.
Herman Yakub.
