Edi menilai langkah hukum justru berpotensi memunculkan polemik baru, mengingat dinamika politik dan sejarah konflik wilayah itu. Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
“Lebih baik menggunakan anggaran yang sudah tersedia, seperti untuk gaji pegawai dan kajian hukum. Itu bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Selain isu Pulau Tujuh, rapat Banmus juga membahas evaluasi Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang dinilai memberatkan sebagian warga.
Namun fokus utama tetap tertuju pada rencana strategis menyikapi konflik wilayah yang berlarut-larut.
