SEKILASINDONEWS.COM– Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, mendesak Pemerintah Pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan timah di Pulau Belitung. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan dari hulu hingga hilir agar pengelolaan sumber daya timah mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Edi mengatakan evaluasi tidak hanya menyangkut persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), tetapi juga optimalisasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), percepatan pembangunan smelter, serta terciptanya keadilan harga bijih timah bagi masyarakat Belitung.
“Kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui perencanaan produksi yang matang. Kesalahan dalam perencanaan tidak boleh berujung pada terhambatnya perputaran ekonomi masyarakat,” kata Edi.
Ia menilai keterbatasan RKAB PT Timah yang membuat hasil produksi masyarakat belum sepenuhnya terserap telah memicu perlambatan ekonomi.
Dampaknya tidak hanya dirasakan penambang, tetapi juga pelaku usaha, jasa angkutan, UMKM, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Selain RKAB, Edi menyoroti masih luasnya kawasan IUP yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah kehilangan peluang investasi di sektor perkebunan, pariwisata, kawasan industri, dan sektor produktif lainnya.
“Tanah merupakan aset pembangunan. Ketika suatu wilayah telah dikuasai melalui IUP tetapi tidak segera dioptimalkan, maka daerah kehilangan berbagai peluang pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa tercipta,” ujarnya.
