HNSI Babel: Krisis Solar Membuat Nelayan Tempilang Kehilangan Lautnya Sendiri
SEKILASINDONEWS.COM – Pagi di pesisir Tempilang biasanya hidup oleh suara mesin diesel perahu nelayan yang meraung pelan memecah sunyi laut. Dari Air Lintang hingga Tanjung Niur, lampu-lampu perahu bergerak perlahan membelah gelap sebelum matahari terbit. Para nelayan berangkat membawa harapan sederhana: pulang dengan ikan, membawa uang belanja, dan memastikan asap dapur tetap mengepul di rumah.
Namun dua bulan terakhir, suasana itu perlahan menghilang.
Perahu-perahu kayu kini lebih banyak terikat diam di bibir pantai. Mesin diesel mulai dingin dan berdebu. Jaring yang biasanya basah oleh air laut kini menggantung kering di samping rumah-rumah nelayan.
Bukan karena cuaca buruk.
Bukan pula karena nelayan enggan melaut.
Tetapi karena solar semakin sulit didapat.
Krisis bahan bakar kini berubah menjadi mimpi buruk baru bagi masyarakat pesisir Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kelangkaan BBM tidak hanya menghentikan mesin perahu nelayan, tetapi juga perlahan memukul denyut ekonomi keluarga-keluarga kecil yang selama ini hidup dari laut.
Di desa-desa nelayan seperti Air Lintang, Benteng Kota, Sinar Surya hingga Tanjung Niur, keresahan itu kini terasa nyata. Banyak nelayan mulai kesulitan bekerja, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan tanpa kompromi.
Di tengah situasi tersebut, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mustofah, turun langsung menemui para nelayan di Desa Tanjung Niur, Jumat (15/5/2026).
Tanpa protokoler mewah dan tanpa panggung besar, Mustofah memilih duduk bersama para nelayan di rumah kayu sederhana yang menghadap laut.
Angin asin berembus pelan melewati dinding papan yang mulai lapuk dimakan usia. Di atas meja kecil, gelas kopi hitam perlahan mendingin, menemani percakapan panjang tentang hidup yang kini semakin berat dijalani nelayan Tempilang.
Di tempat sederhana itu, satu per satu keluhan mulai pecah.
“Sekarang kami susah melaut. Solar susah dicari,” ujar seorang nelayan dengan suara pelan sambil menundukkan kepala.
Kalimat itu terdengar singkat.
Namun di baliknya tersimpan kegelisahan panjang tentang dapur rumah yang mulai kehilangan asap, biaya sekolah anak yang tertunda, hingga nelayan yang kini hanya bisa memandangi laut tanpa mampu berangkat mencari ikan.
Bagi masyarakat pesisir Tempilang, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah.
Laut adalah warisan hidup.
Laut menjadi ruang anak-anak mereka belajar tentang kerja keras dan bertahan hidup. Laut pula yang selama puluhan tahun membesarkan keluarga-keluarga nelayan di wilayah itu.
Karena itu, ketika solar mulai hilang dari kehidupan mereka, yang sesungguhnya hilang bukan hanya bahan bakar.
Yang hilang adalah rasa tenang.
“Jatah nelayan seminggu cuma empat tank. Padahal minimal lima tank supaya bisa normal melaut,” kata nelayan lainnya.
Akibat keterbatasan solar, sebagian nelayan kini hanya mampu turun melaut dua kali dalam sepekan. Sebelumnya, mereka hampir setiap hari mencari ikan di laut Tempilang.
Dampaknya mulai terasa nyata.
Hasil tangkapan menurun.
Pendapatan jatuh.
Sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
“Terkadang pulang tidak bawa ikan banyak. Solar saja susah,” ujar seorang nelayan paruh baya dengan wajah letih diterpa matahari dan angin laut selama puluhan tahun.
Tangannya tampak kasar dipenuhi luka kecil bekas tali jaring dan garam laut. Di sampingnya, mesin diesel tua tertutup kain lusuh agar tidak cepat rusak karena terlalu lama tak digunakan.
Di Tempilang, sebagian besar nelayan menggunakan mesin diesel dengan kebutuhan rata-rata sekitar 10 liter solar per hari. Jumlah nelayan pengguna mesin diesel diperkirakan mencapai lebih dari 150 orang.
Ironisnya, sebagian besar dari mereka belum masuk dalam sistem pendataan resmi penerima BBM subsidi.
Persoalan itu kemudian menjadi pembahasan utama dalam diskusi antara HNSI Babel, perangkat desa serta pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Desa Tanjung Niur.
Satu per satu akar persoalan mulai terbuka.
Sebagian nelayan belum memiliki kartu Kusuka.
Sebagian lainnya belum mengubah status pekerjaan di KTP menjadi nelayan.
Padahal dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk memperoleh akses BBM subsidi secara resmi.
Mustofah mendengarkan seluruh keluhan itu dengan serius. Hampir setiap persoalan dicatatnya secara rinci.
Sesekali ia mengangguk pelan ketika para nelayan mulai berbicara tentang sulitnya bertahan hidup selama dua bulan terakhir.
“Kalau saya datang ke DKP Provinsi tanpa data, maka saya tidak bisa mengurusi persoalan nelayan di Tanjung Niur,” katanya tegas.
Namun bagi para nelayan, kalimat itu justru menghadirkan secercah harapan.
