Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga menekankan bahwa tantangan perdagangan orang yang semakin kompleks membutuhkan kerja bersama seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, tidak ada satu lembaga yang mampu menghadapi kejahatan tersebut sendirian.
“Tidak ada satu institusi yang dapat menangani perdagangan orang sendirian. Pertemuan Nasional ini merupakan ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dunia usaha, media, akademisi, komunitas, dan penyintas agar Indonesia semakin mampu menghadapi tantangan perdagangan orang yang terus berubah,” tutur Saraswati.
Selain menjadi ajang konsolidasi nasional, PerNas JarNas APO 2026 juga diisi dengan berbagai agenda strategis, di antaranya talkshow publik, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan empat institusi, refleksi capaian jaringan sejak berdiri, hingga penyusunan arah strategis JarNas APO periode 2026–2027.
Talkshow bertajuk “Memperkuat Sistem Nasional untuk Pelindungan Korban Perdagangan Orang” menghadirkan Ketua Harian JarNas APO Romo Pascal, Ketua Harian Jiva Artha sekaligus penyintas Endang Supriyati, serta Wakil Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang (Wadirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri Enggar Pareanom. Diskusi yang dipandu langsung oleh Rahayu Saraswati itu membahas perkembangan modus perdagangan orang, praktik baik dalam pemulihan korban, hingga penguatan sinergi lintas sektor untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efektif dan berorientasi pada korban.
JarNas APO sendiri merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil yang dibentuk pada 2018 dengan fokus memperkuat kolaborasi nasional dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Melalui advokasi kebijakan, penguatan kapasitas, layanan bagi penyintas, penelitian, kampanye publik, serta kemitraan lintas sektor, jaringan ini terus mendorong lahirnya sistem nasional yang lebih tangguh dalam melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan orang yang terus berkembang seiring perubahan zaman.
Herman Yakub.
