Sekilasindonews.com Surabaya – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meninjau langsung pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kecamatan Tambaksari, Surabaya pada Selasa (28/7).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi langkah penting pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian serta lembaga, pemerintah ingin memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar berhak, sekaligus mencegah penerima yang tidak memenuhi syarat.
Menurut Qodari, besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN harus diiringi dengan sistem yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil. Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan,” kata Qodari, dalam keterangannya, Rabu (29/7).
Ia menjelaskan, selama ini penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai persoalan. Masih ada warga yang tidak berhak tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang layak justru belum terdata.
Karena itu, digitalisasi menjadi solusi agar proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang objektif.
