“Lebih baik kita mengantisipasi sejak awal daripada harus berhadapan dengan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Sabrul Iman juga menekankan pentingnya integritas aparatur sebagai kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan.
“Dengan penerapan yang konsisten, diharapkan tidak ada lagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga Kabupaten Bangka Selatan dapat semakin maju dan berkembang,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Bangka Selatan Hefi Nuranda menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejari Bangka Selatan yang dinilai sebagai bentuk pendampingan hukum bagi pemerintah daerah.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan pendampingan yang lebih intensif agar aparatur semakin memahami batasan kewenangan serta regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan.
“Keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, kita harus terus belajar dan saling mengingatkan agar tidak keluar dari koridor hukum,” kata Hefi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik bukan hanya soal administrasi, melainkan tanggung jawab besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. (*)
