Sejumlah media lokal sebelumnya melaporkan adanya dugaan permainan di SPBU Tempilang. Laporan tersebut menyebutkan BBM yang datang dalam jumlah normal tidak seluruhnya sampai ke masyarakat, diduga dialihkan melalui jaringan pengerit.
Imbas kelangkaan ini sangat dirasakan masyarakat. Para nelayan tidak bisa melaut, pedagang mengurangi waktu berjualan, dan harga angkutan meningkat karena ongkos operasional naik. BBM eceran bahkan melambung hingga Rp15.000 per liter, memaksa warga membeli di atas harga resmi demi bisa bergerak.
Pada Kamis (13/11/2025), Wakil Bupati Bangka Barat melakukan sidak ke SPBU Tempilang usai laporan warga memanas. Namun bagi masyarakat yang sudah berhari-hari mengantre, langkah itu dianggap belum cukup membongkar akar persoalan yang diduga terstruktur.
Warga mempertanyakan mengapa hanya Tempilang yang mengalami kelangkaan selektif, sementara kecamatan lain aman. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan hingga barcode konsumen bisa dipakai berulang oleh pihak lain.
“Jek ko sak nek ngisik minyak lah dipakai urang barcode e. Kami cuma dapat sisanya,” keluh seorang warga.
Saat ini masyarakat Tempilang mendesak aparat dan pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas terhadap para pengerit, penyalahguna barcode, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pengalihan BBM bersubsidi ke pasar gelap.
Warga berharap distribusi BBM dapat kembali normal, dan SPBU Tempilang benar-benar diawasi agar pertalite yang datang tidak lagi “menghilang” sebelum sampai ke masyarakat. (Belva)
