“Dana hibah yang diserahkan kepada KONI dari siapa sih, kan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa, Bupati dan DPRD kan. Jadi itu hak Bupati dan DPRD mempertanyakan kenapa ada yang salah ,atau kenapa ribut ribut seperi ini. Kalau misalnya Porprov saja enggak ada uangnya kelewatan tidak mungkin pak Bupati atau DPRD nya bisa ngitung untuk kirim kesana berapa,” tegasnya.
Dalam kontek ini KONI hanya sebagi payung yang berperan mendorong dan membackup segala kepentingan dan hajat para Atlet.
“Jadi Pobsi sana yang tau pemain mana yang layak, bukan KONI. KONI hanya payungnya saja yang mendorong dan membackup. Harus lihat dulu kewenangannya, jadi rumah tangga cabor tidak bisa dicampuri,” ujarnya.
Apik optimis, jika hanya skala event Porprov, masing masing daerah mampu mengatasi persoalan itu. Bila perlu kata Apik, masing masing daerah dapat mengirimkan atlet sebanyak banyaknya. Sebab perhelatan Porprov menjadi salah satu tolak ukur menuju PON.
“Cuma kalau hanya skala event Porprov dari Basel ke Bangka Barat ya bisa dibicarakan sama Pobsinya kalau persoalannya itu (Dana, red). Kalau saya jujur, kalau bisa sebanyak banyaknya saya kirim, kenapa biar saya tahu daerah itu berapa banyak atlet yang potensi. Tapi kalau bedasarkan catatan bagus bagus saja tapi saya pikir kurang fair juga ya,” tutupnya.
