“Inikan jelas sekali kejanggalannya, TPPS dan PPK tidak merekomendasikan untuk PSU, kok tiba-tiba surat edaran PSU itu mencuat ke muka publik. Kami menduga ada abuse of power yang dilakukan oleh ketua KPU Kota Pangkalpinang maupun Provinsi,” terang dia.
“Kami menilai ada dugaan indikasi mengintervensi para petugas TPPS maupun PPK yang sedang melakukan pleno penghitungan suara pada saat itu di Kantor Kecamatan Bukit Intan. Nanti tunggu saja pembuktiannya, kita akan buka di sidang etik DKPP RI,” pungkas Jhohan.
Terpisah, Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sobarian saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, Husin, Ketua KPU Provinsi Babel saat dikonfirmasi mengatakan sedang rapat pleno.
“Maaf, saya sedang pimpin rapat pleno,” jawabnya singkat. (JP)
