“Bahkan dibuat seolah-olah ada ketentuan hukum baru dengan memberikan waktu 14 hari kepada klien kami untuk menanggapi tambahan memori PK. Ini yang kami pertanyakan,” tegasnya.
Ia juga menduga praktik tersebut berpotensi berkaitan dengan gratifikasi, sehingga meminta Bawas MA, KY, dan KPK untuk menindaklanjuti laporannya secara serius dan profesional.
Rumbi menambahkan, pihaknya telah dihubungi oleh KY dan KPK terkait laporan tersebut.
“Ia berharap proses PK atas putusan Nomor 917 K/Pdt/2025 dapat berjalan sesuai hukum tanpa intervensi pihak manapun, sehingga tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Nasional Pemerhati Perempuan dan Keadilan Sunarti yg turut hadir pd acara konfrensi Pers tsb menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan praktik mafia hukum yang dinilai telah mengakar.
“Ia mengajak masyarakat dan insan pers untuk tidak takut menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil,” ungkapnya.
Menurutnya, praktik mafia peradilan tidak bisa dihapus secara instan, namun harus dilawan secara bertahap melalui solidaritas dan keberanian bersama.
Sementara itu, Aktivis Pemerhati Hukum dan Keadilan Masyarakat, Nicho Silalahi menegaskan peran penting jurnalis sebagai pilar demokrasi dalam mengawal proses hukum.
Ia mendorong agar setiap dugaan penyimpangan dalam sistem peradilan dikritisi secara terbuka dan profesional.
“Perkara ini pun kini menjadi sorotan publik, khususnya di Banten, seiring harapan agar proses hukum pada PK ini di Mahkamah Agung berjalan transparan dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.
Herman Yakub.
