Lantik Tujuh Kades di Bangka Selatan, Bupati Riza Tegaskan: Jangan Persulit Masyarakat
SEKILASINDONEWS.COM – Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh kepala desa (Kades) di Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (10/9/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Bangka Selatan. Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Riza Herdavid menegaskan agar tujuh kades yang baru dilantik memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas, cepat, dan tidak berbelit-belit.
“Layani masyarakat dengan ikhlas dan cepat. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru dipersulit,” tegasnya.
Riza juga mengingatkan para kepala desa agar tidak memandang jabatan yang diemban sekadar sebagai kedudukan, melainkan sebagai amanah dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Kalian bisa hadir disini dan memakai seragam ini itu semua dari masyarakat yang memilih kalian. Jadi tolong layani masyarakat dengan ikhlas dan sepenuh hati, jangan berbelit-belit,” ujarnya.
Riza juga meminta para kepala desa membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi Apdesi, serta seluruh unsur yang ada di desa.
Menurut dia, sinergi antar elemen desa menjadi salah satu kunci agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Riza berharap tujuh kepala desa yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan memahami tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.
Terlebih, kepala desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Jabatan ini adalah amanah, bekerjalah untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pesan Riza.
Selain menekankan pelayanan publik, Riza juga mengingatkan para kepala desa agar menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal itu termasuk dalam pengelolaan anggaran desa yang harus diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
