Scroll untuk baca artikel
Pasang Iklan
Berita

Pemerintah Prioritaskan Warga Lokal Bekerja di Proyek Abadi Masela

×

Pemerintah Prioritaskan Warga Lokal Bekerja di Proyek Abadi Masela

Sebarkan artikel ini

Sekilasindonews.com Kepulauan Tanimbar — Pemerintah berkomitmen memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Komitmen ini juga disertai keseriusan pemerintah mempersiapkan masyarakat setempat untuk dibekali pendidikan yang memadai agar siap bekerja di sektor minyak dan gas (migas).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah sepakat mempersiapkan putra-putra daerah ini. Bahkan, sudah banyak anak daerah yang disekolahkan secara khusus.

“Sebagian anak (daerah) sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik (Kementerian) ESDM (Politeknik Energi dan Mineral Akamigas). Dan mereka semuanya akan kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela (Proyek LNG Abadi Masela),” kata Bahlil saat Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).

Bahlil berjanji prioritas tenaga profesional yang akan direkrut adalah putra daerah. Jika masih harus ada penambahan, baru diambil dari daerah lain atau dari luar negeri.

“Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier satu dan tier dua. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tapi tidak memprioritaskan mereka,” katanya.

Selama masa konstruksi, pembangunan Blok Masela ini membutuhkan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung. Di luar tenaga kerja langsung ini, kata Bahlil, bisa menciptakan lapangan kerja hingga tiga kali lipat atau mencapai 36 ribu tenaga kerja.

Pada saat operasi, Proyek LNG Abadi Masela juga diproyeksi bisa menyerap hingga 1.000 tenaga kerja. Dan pemerintah berkomitmen sebagian besar para pekerjanya berasal dari warga lokal.

Pasang Iklan
Akses Terus Biar Update
Iduladha PWI Bangka Selatan Iduladha Pemkab Basel Iduladha DPRD Basel