“Pendampingan itu penting agar tidak ada kekeliruan administrasi maupun teknis. Tujuannya satu, supaya perkara yang ditangani benar-benar kuat saat masuk ke tahap penuntutan,” katanya.
Mantan Kapolresta Malang itu juga menekankan bahwa Polda Babel membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi seluruh instansi yang memiliki penyidik PPNS.
“Kalau ada kendala di lapangan, jangan ragu berkoordinasi. Penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan dinas dan kanwil menyampaikan dinamika yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya penyidik hingga kebutuhan pendampingan dalam gelar perkara.
Polda Babel memastikan akan menindaklanjuti masukan tersebut melalui program peningkatan kapasitas, termasuk bimbingan teknis dan asistensi penyidikan.
Nanang berharap forum serupa dapat digelar secara berkala agar terbangun kesamaan langkah antarpenegak hukum di Bangka Belitung.
“Kami ingin ada satu persepsi yang sama. Penegakan hukum harus profesional, proporsional, berkeadilan, dan tentu sesuai KUHAP,” tegasnya.
Penguatan sinergi Polri dan PPNS dinilai penting mengingat banyak tindak pidana tertentu, seperti lingkungan hidup, kehutanan, hingga perdagangan, berada di ranah kewenangan PPNS.
Dengan koordinasi yang lebih erat, pelayanan hukum kepada masyarakat diharapkan semakin optimal dan tidak lagi tersandung persoalan prosedural. (*)
