“Kalau tambang yang tidak ada SPK milik keluarga Feri itu saya tidak tahu ngirim atau tidak ke PT Timah, karena hasil produksi dan pengiriman mereka yang mengurus sendiri, tidak melalui Asun,” ujarnya.
Sementara itu, Asun yang namanya ikut disebut dalam polemik aktivitas tambang tersebut menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas penambangan di luar wilayah kerja yang berada dalam tanggung jawabnya.
Menurut Asun, aktivitas tambang yang dikelolanya berjalan berdasarkan SPK yang dimiliki dan tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas lain yang berada di luar area kerja tersebut.
“Untuk hal yang di luar SPK kami, saya tidak ada sangkut paut dan tidak bertanggung jawab,” kata Asun.
Polemik tambang di kawasan perkantoran Pemkab Bangka Selatan mencuat setelah Satpol PP Bangka Selatan bersama tim gabungan melakukan sidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas tambang yang dinilai mengganggu fasilitas umum.
Kepala Satpol PP Bangka Selatan, Lisbeth, sebelumnya menyebut aktivitas tambang di kawasan tersebut telah mendekati badan jalan dan fasilitas pemerintah sehingga perlu dilakukan penertiban.
Dalam sidak itu, petugas juga menemukan aktivitas tambang yang diduga tidak memiliki SPK dari PT Timah dan meminta para penambang menghentikan kegiatan serta mengangkat peralatan dari lokasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Timah maupun CV 26 Pratama masih dalam upaya konfirmasi. (*)
