PWI Babel Nilai Permintaan Maaf Oknum Kemenkum Babel Salah Alamat
SEKILASINDONEWS.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai klarifikasi dan permintaan maaf yang disampaikan oknum pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bangka Belitung berinisial IS terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan Babelaktual.com tidak disampaikan kepada pihak yang semestinya.
PWI Babel menegaskan permintaan maaf tersebut seharusnya ditujukan langsung kepada korban, serta kepada organisasi pers tempat korban dan medianya bernaung, yakni PWI dan JMSI.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Bangka Belitung, Anthoni Ramli, SH, menanggapi langkah IS yang menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui forum lain, bukan kepada wartawan yang diduga menjadi korban maupun organisasi pers terkait.
Menurut Anthoni, penyampaian klarifikasi dan permintaan maaf tersebut dinilai tidak tepat sasaran serta kurang mencerminkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Kami menilai klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan IS melalui beberapa media online salah alamat dan kurang etis. Harusnya klarifikasi dan permintaan maaf itu dilakukan secara terbuka kepada yang bersangkutan dan organisasi pers tempat Dion bernaung yakni PWI dan JMSI,” kata Anthoni, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, secara keanggotaan Dion Firnanda tercatat sebagai anggota PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara perusahaan pers tempatnya bekerja, Babelaktual.com, merupakan anggota Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bangka Belitung.
Karena itu, menurut Anthoni, langkah yang diambil IS tidak menyentuh pihak-pihak yang secara langsung terdampak dalam persoalan tersebut.
Selain menyoroti permintaan maaf, Anthoni juga meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut bertanggung jawab atas dugaan tindakan intimidasi dan pengancaman yang dilakukan bawahannya.
Menurut dia, saat peristiwa itu terjadi, IS disebut membawa nama institusi Kemenkum Babel sehingga persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai tindakan pribadi semata.
