Ia menegaskan, kehadiran OPD dalam pembahasan LKPJ bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap publik.
“Ini harus menjadi evaluasi bagi kepala daerah, terutama terhadap OPD yang tidak kooperatif dalam pembahasan LKPJ,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi menyatakan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD akan kami tindaklanjuti sebagai bahan evaluasi agar ke depan kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik,” ujarnya.
Debby menekankan bahwa perbaikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perencanaan program, serta penajaman prioritas anggaran agar lebih tepat sasaran.
Ia juga meminta seluruh OPD untuk serius menindaklanjuti setiap poin rekomendasi yang telah disampaikan DPRD.
“Kami minta seluruh OPD menindaklanjuti poin-poin penting tersebut, sehingga penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Debby menekankan bahwa pada sisa tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga fokus pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM.
“Sejak awal kami berkomitmen untuk memprioritaskan program-program utama, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM. Program ini harus tetap berjalan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
